Kutai Timur – Upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Kutai Timur (Kutim), Pejabat Sementara (Pjs) Bupati, Agus Hari Kesuma, menekankan pentingnya validasi dan keselarasan data sebagai langkah awal yang strategis.
Pernyataan ini disampaikan Agus dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang berlangsung di Hotel Amaris, Samarinda, pada Senin (18/11/2024).
“Data yang akurat memungkinkan program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan mencegah adanya bantuan yang tumpang tindih, masalah yang kerap terjadi sebelumnya,” ujar Agus.
Ia menjelaskan bahwa upaya mengatasi kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Agus mengajak seluruh elemen, termasuk masyarakat dan sektor swasta, untuk bersama-sama merumuskan langkah konkret dalam menurunkan angka kemiskinan di Kutim.
Dia juga mengapresiasi kontribusi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan panduan strategis guna meningkatkan efektivitas program di daerah tersebut.
Pada rapat tersebut, Agus menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam program pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada pemberdayaan kelompok rentan seperti petani, nelayan, serta pelaku UMKM.
“Output dari pertemuan ini akan menjadi panduan utama untuk menyusun program prioritas di tahun 2025,” jelas Agus.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada optimalisasi penggunaan dana desa sebagai dukungan terhadap kesejahteraan warga kurang mampu.
Menurut Agus, semua pihak memiliki kewajiban moral untuk memastikan seluruh masyarakat Kutim dapat hidup dengan layak dan sejahtera.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan berkelanjutan di Kutim.
“Kita berharap langkah-langkah yang dirumuskan hari ini dapat memberikan dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tutupnya.
Pertemuan tersebut juga mencakup pembahasan mengenai validasi data kemiskinan, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, dan strategi penggunaan dana desa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Kutim. (Adv)
