Kutai Timur – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengingatkan pentingnya netralitas aparat negara, sebuah langkah krusial untuk memastikan proses Pilkada yang jujur dan adil.
Pada Sabtu pagi, 23 November 2024, di halaman kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Kutim, digelar Apel Siaga Masa Tenang, Pemungutan, dan Perhitungan Suara.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim Agus Hari Kesuma (AHK), anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Bawaslu, komisioner KPU Kutim, serta pejabat eselon II.
Mereka berkumpul untuk menegaskan komitmen bersama menjaga kelancaran Pilkada yang akan datang.
Dalam sambutannya, AHK menekankan bahwa netralitas TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi harga mati demi keberhasilan Pilkada.
Ia percaya bahwa seluruh aparat telah memahami peran mereka dalam menjaga independensi, baik itu dalam menjalankan tugas di lapangan, maupun dalam menyelesaikan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.
“Jika ada pelanggaran, segera catat, dokumentasikan, dan laporkan agar bisa segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
AHK juga mengajak masyarakat Kutim untuk berperan aktif mengawasi setiap tahapan Pilkada, mulai dari masa tenang hingga proses penghitungan suara dan penetapan pemenang.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan integritas dari setiap elemen, tanpa memberi ruang bagi praktik kecurangan yang bisa merusak proses tersebut.
Pilkada yang adil, menurut AHK, adalah kunci untuk menghasilkan pemimpin yang amanah dan sesuai harapan rakyat.
Ketua Bawaslu Kutim, Aswadi, yang bertindak sebagai pembina apel, turut menegaskan bahwa Pilkada Serentak 2024 merupakan momentum besar yang harus dijalankan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil).
Ia mengingatkan bahwa apel ini bukan hanya seremonial, melainkan simbol kesiapsiagaan semua pihak yang terlibat dalam suksesnya Pilkada.
Selain itu, Aswadi mengingatkan pentingnya menjaga perbedaan politik dengan bijak. Politik bukan untuk memicu perpecahan, melainkan untuk memperkuat demokrasi.
Semua pihak diminta untuk menjaga profesionalisme, netralitas, dan menghindari praktik curang serta politisasi dalam setiap tahap Pilkada.
Lebih jauh, ia mengajak masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan, serta aktif berpartisipasi dalam setiap tahap Pilkada.
Suasana yang kondusif dan demokratis sangat diperlukan agar Pilkada 2024 tidak hanya berjalan dengan sukses, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi yang sejati.
Pilkada Serentak 2024 bukan hanya sekedar memilih pemimpin, namun juga mencerminkan kematangan demokrasi kita.
Dengan komitmen tinggi dan semangat kebersamaan dari semua pihak, diharapkan Pilkada dapat berlangsung dengan damai, aman, dan sukses.
Apel siaga ini menjadi bukti kesiapan Kabupaten Kutai Timur untuk menyelenggarakan pesta demokrasi yang menjadi contoh bagi daerah lainnya, dengan harapan dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dan membawa perubahan positif bagi bangsa. (Adv)
